Saan Mustofa Ingin Perluas Akses Pendidikan Bagi Warga Miskin
Saan Mustofa.
BaskomNews.com – Pendidikan merupakan modal yang sangat berharga bagi individu untuk mengembangkan diri, sekaligus mengurangi pengangguran. Untuk itu, Ketua DPW Partai Nasdem Jawa Barat, Saan Mustopa menyatakan, akses untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas harus dibuka selebar-lebarnya bagi seluruh pelajar, termasuk pelajar dari kalangan yang kurang mampu.
Pelajar miskin selayaknya diprioritaskan untuk memperoleh program beasiswa, untuk masuk ke perguruan tinggi negeri di berbagai wilayah di Indonesia.
Untuk menjawab permasalahan itu, Saan Mustopa yang menjadi Caleg Jabar VII meliputi wilayah Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Purwakarta ini sengaja membuat program bagi pelajar yang kurang mampu agar bisa melanjutkan pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi yang berkualitas.
“Saya ingin bagaimana masyarakat miskin dan kurang mampu dalam biaya bisa mendapatkan asas pendidikan yang baik dan tinggi,” ungkap Saan Mustopa, di Jakarta, Selasa (19/3/2019).
Sampai saat ini, kata Saan, sudah ada ratusan pelajar yang mendapatkan gelar sarjana dari berbagai universitas. Hasil dari program ini, banyak menelurkan sarjana. “Ada juga yang baru masuk kuliah,” timpal Saan.
Semua ini dilakukan sebagai rasa tanggung jawab dan pengabdian diri kepada masyarakat Jawa Barat untuk memajukan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas di wilayah Jawa Barat.
“Ini program pribadi saya di Saan Mustopa Center. Program ini juga sebagai bentuk pengabdian dan bantuan dari saya untuk warga Jabar. Saya mencoba dengan apa yang saya miliki dengan cara memberikan kesempatan bagi orang tua yang secara ekonominya lemah bisa memasukan anaknya ke perguruan tinggi negeri,” imbuhnya.
Tak hanya beasiswa saja, di Saan Mustopa Center juga sering melakukan pelatihan-pelatihan pendidikan dan kepemimpinan kepada anak muda dan pelajar untuk mengembangkan diri.
Di kesempatan berbeda, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menegaskan program pendidikan adalah fokus pemerintah. Dipaparkan, dari tahun 2017 sampai sekarang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang sudah direvitalisasi mencapai lebih dari 2.000 sekolah.
“Sekarang ini sudah sekitar 2.000-an dari SMK yang mengalami revitalisasi secara nasional,” kata Muhadjir di Cirebon, Senin kemarin.
Dia mengatakan, hasil dari revitalisasi SMK itu bisa diketahui hasilnya antara empat sampai lima tahun ke depan, karena program revitalisasi baru dijalankan pada awal tahun 2017. Secara Nasional SMK di Indonesia itu ada sebanyak 13 ribu lebih dan empat ribu dimiliki pemerintah, sisanya merupakan milik swasta.
Banyaknya SMK yang dimiliki swasta itu menjadi kendala tersendiri bagi pemerintah, karena sejumlah SMK swasta itu pendiriannya kurang memenuhi proses yang baik.
“Paling tidak empat lima tahun ke depan baru bisa dilihat hasilnya, karena revitalisasi SMK itu program pemerintah sekarang ini, baru dimulai tahun 2017 akhir, setelah ada inpres nomor 9 tahun 2016 tentang revitalisasi SMK,” ujarnya.
Revitalisasi SMK yang mencakup tenaga pendidik dan kurikulumnya, menurut Muhadjir harus dilakukan.
Sementara, Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum mengatakan, pendidikan vokasi industri menjadi solusi untuk mengatasi pengangguran. Pendidikan ini akan menciptakan jalinan kerja sama yang sinergis antara SMK dan kalangan industri dalam penyerapan tenaga kerja. Apalagi di Jabar, sebagai provinsi dengan penduduk terbanyak, dengan vokasi ini diharap bisa mengatasi pengangguran.
“Pendidikan vokasi menjadi solusi mengatasi masalah pengangguran di Jabar,” ujar Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum dalam sambutannya di peluncuran pendidikan vokasi industri di Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, Senin (18/3).(red)
