BaskomNews.com – Terkait masih ditemukannya dugaan praktek pungutan liar (Pungli) e-KTP, khususnya pada saat pengambilan, Komisi I DPRD Karawang menilai jika persoalan ini tidak sepenuhnya bisa disalahkan kepada pemerintahan desa yang dalam hal ini RT/RW.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Karawang, Indriyani berpendapat, sebenarnya persoalan pungli e-KTP yang masih terjadi di Karawang ini merujuk kepada persoalan teknis di lapangan, khususnya pada saat distribusi e-KTP dari pemerintah kecamatan ke pemerintahan desa, kemudian disebar kepada warga melalui RT/RW.
Dalam persoalan distribusi ini, RT/RW yang biasanya diberikan tugas untuk mendistribusikan kepada warga sama sekali tidak pernah ada istilah ‘uang bensin’ dari pihak pemerintah desa. Karena persoalan RT/RW sendiri tidak mau mengeluarkan uang pribadi dalam operasional distribusi e-KTP kepada warganya, maka beberapa pemerintahan desa di Karawang sering memungut sejumlah uang kepada pembuat e-KTP.
“Sekarang begini ya, kita juga gak bisa sepenuhnya sih menyalahkan pihak pemerintahan desa yang dalam hal ini RT/RW. Karena gak mungkin juga RT/RW mengeluarkan uang pribadi untuk distribusi e-KTP kepada warganya,” tutur Indriyani, kepada BaskomNews.com, beberapa hari lalu.
Untuk menjawab persoalan ini, Indri mengaku lebih sepakat jika ke depan Pemkab Karawang menambahkan honor tambahan bagi RT/RW, yaitu honor khusus untuk distribusi e-KTP. Agar ke depan tidak ada lagi alasan bagi RT/RW untuk meminta sejumlah uang untuk operasional distribusi e-KTP.
“Jujur, sepenuhnya kita gak bisa menyalahkan persoalan ini kepada RT/RW. Makanya ke depan Pemkab harus memberikan solusi kongkrit untuk menambah honor RT/RW, khusus untuk operasional distribusi e-KTP,” timpal Indri.
Namun sayangnya, politisi asal Partai NasDem ini mengaku, jika pada APBD murni tahun 2019 ini legistaif dan eksekutif belum menganggarkan honor tambahan RT/RW untuk operasional distribusi e-KTP ini. Anggarannya kemungkinan besar baru bisa direalisasikan pada APBD 2020 mendatang.
“Iya, belum ada pembahasan anggaran honor itu kalau di APBD 2019. Tapi agar persoalannya tidak berlarut-larut, secara pribadi saya sih berharap bisa dianggarkan di 2020 mendatang,” tandas Indri.(red)
BACA SEBELUMNYA : Katanya Gratis, Tapi Masih Banyak Oknum Aparat Desa Lakukan Pungli e-KTP
