BaskomNews.com – Masih terkait kontroversi atas pertanyaan ‘sudah atau belum’ gedung Pemda II diserahterimakan dari pemborong kepada Pemkab Karawang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Karawang mengklarifikasi, jika pengerjaan gedung yang belum diserahterimakan adalah pekerjaan tahap III dengan nilai Rp 3,4 mliar.
Sementara untuk pengerjaan tahap I dan II sudah diserahterimakan. “Hanya pekerjaan tahap III yang belum diserahterimakan, yang tahap sebelumnya sudah semua. Pekerjaan ini untuk partisi seperti penyekatan ruangan. Karena yang tersedia hanya ruangan Kadis, jadi kita melakukan penyekatan ruangan kabid, kasie serta staf,” tutur Kepala Bagian Bagunan Dinas PUPR Karawang, Choirul, kepada BaskomNews.com.
Sementara itu, terkait anggaran pemeliharaan Rp 400 juta plus anggaran lanjutan Rp 1,5 miliar di APBD Tahun 2019, Choirul menjelaskan, anggaran pemeliharaan sendiri akan dipergunakan untuk pemeliharaan dan perbaikan komponen elektrikal yang dicuri pada tahun 2018 lalu. Karena perkiraan sementara, kerugian atas pencurian beberapa asset Pemda II tersebut mencapai Rp 3 miliar.
Dan demi kenyamanan gedung Pemda II, PUPR juga menganggarkan pemagaran di sekeliling bangunan Pemda II sebesar Rp 1,9 miliar.
“Kita kan harus kembali menggarkan karena pencurian itu. Seperti kabel baja dari lantai 1-4 yang otomatis harus kita ganti total, MCB satu bok, Instalasi Ac, instalasi Air dan Plambing (Pipa). Namun sampai saat ini juga tim kami terus melakukan hitungan kerugian,” kata Choirul.
Untuk pemagaran sendiri, masih dikatakan Choirul, demi mendukung keamanan serta kenyamanan gedung Pemda II. Sehingga sudah sewajarnya PUPR melakukan rencana pemagaran.
“Ya pemagaran ini untuk sarana pendukung. Apalagi ini gedung pemerintahan yang sudah seharusnya memberikan kenyamanan bagi semuanya, demi menciptakan pelayanan yang baik. Dan perlu diketahui, perencanaan ini sejak November 2018. Jadi sudah ploting, tidak bisa dialihkan ke yang lain,” tandas Choirul.(red)
