BaskomNews.com – Dengan membaca realitas lapangan tentang banyaknya para politisi yang terjerat kasus KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), ada prespektif masyarakat yang mulai bergeser tentang makna politik. Yaitu dimana sebagian masyarakat mengartikan jika politik identik dengan hal kotor atau hal yang tidak baik.
Demikian diungkapkan, Hj. Evi Fatimah S.Ag, M.Ap, Caleg DPR RI Dapil Jabar VII Nomor Urut 3 dari PKB, saat mengawali pembicaraanya kepada wartawan, ketika ditanya apa “makna” politik baginya.
Anggota DPR RI Komisi II dari Fraksi PKB (masih aktif) ini berpendapat, dalam era modernisme, makna politik tidak bisa dipisahkan dengan makna kenegaraan. Sehingga sebagian orang mengartikan, politik adalah ilmu tentang negara, ilmu tentang kenegaraan, tentang pemerintahan atau bahkan tentang kehidupan bernegara.
Peranan Perempuan Indonesia Dalam Politik
Di Indonesia sendiri, peranan perempuan dalam politik sangat dihargai. Yaitu semenjak lahirnya Undang-undang No. 2 Tahun 2008 yang mengamanahkan pada setiap parpol untuk menyertakan keterwakilan perempuan minimal 30 dalam pendirian maupun kepengurusan di tingkat pusat.
Bagi Hj. Evi Fatimah, keterwakilan perempuan dalam politik sangat penting. Karena saat dimana sebagian orang berpendapat bahwa politik adalah ‘hal yang kotor’, maka kehadiran perempuan dalam politik akan lebih memiliki warna tersendiri. Yaitu karena faktor perempuan yang memiliki nilai-nilai feminisme.
Pasalnya, jika Feminisme diartikan merupakan sebuah gerakan dan ideologi yang memperjuangkan kesetaraan bagi perempuan dalam politik, ekonomi, budaya, ruang pribadi dan ruang publik, maka tentu saja segala bentuk dinamitas perpolitikan di Indonesia saat ini akan lebih lembut (politik tidak lagi dianggap sebagai hal yang keras dan kotor).
Namun ditegaskan Hj. Evi Fatimah, saat ini perlu sekiranya menggabungkan antara ‘nilai feminisme’ dan ‘post-modern’ dalam peranan perempuan dalam politik Indonesia.
Post modernisme sendiri adalah tentang perasaan masyarakat modern dengan rasa keterasingan, rasa tidak aman dan ketidakpastian mengenai identitasnya, sejarah, kemajuan dan kebenaran dalam dirinya. Sehingga pandangan masyarakat postmodern akan lebih percaya kepada realita, ketimbang hanya sekedar kabar belaka.
Jika saja sampai saat ini masih ada penilaian bahwa keterwakilan perempuan dalam politik masih dipandang sebagai pelengkap dan pemanis, maka di sinilah ‘pentingnya’ menggabungkan antara nilai-nilai feminisme dengan postmodern.
Oleh karenanya, eksistensi perempuan dalam perpolitikan Indonesia diharapkan tidak hanya menjadi sekedar pemanis dan pelengkap untuk memenuhi Undang-undang perpolitikan. Melainkan harus menjadi kekuatan tersendiri dalam meningkatkan kualitas politik di dalam berbangsa dan bernegara. Lebih dari itu, dapat mewujudkan pemerintahan Indonesia yang adil dan makmur.
Jika kita bersepakat perempuan merupakan bagian dari peradaban bangsa dan negara, maka kita pun harus setuju akan hal pentingnya peranan perempuan dalam perpolitikan Indonesia.(red***)
