Indonesia dikenal sebagai negara yang melimpah dengan beragam kekayaan alamnya. Namun, hal itu tidak menjadi jaminan bahwa tanah ibu pertiwi ini akan berdaulat dalam bidang politik, ekonomi dan budaya, kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan bangsa.
Sejak dipimpin oleh rezim komprador, Indonesia telah merasakan penindasan dari kaum imperialisme. Seperti disahkannya Undang-undang nomor 1 tahun 1967 tentang penanaman modal asing yang diperbolehkannya imperialisme mengeksploitasi kekayaan alam Indonesia beserta masyarakatnya.
Keadaan hari ini tidak jauh berbeda dengan rezim komprador karena rakyat Indonesia tetap merasakan penindasan yang sama. Di tengah-tengah kekayaan alam yang melimpah, malah diperolehkannya perusahaan asing untuk memanfaatkannya. Kedaan itu tetap tidak mampu mengubah rakyat Indonesia yang tetap berada dalam garis kemiskinan.
Belum lagi penindasan yang dilakukan imperialisme dengan restu rezim komprador dari segala lini. Seperti mahalnya harga kebutuhan pokok, keadaan seperti itulah yang membuat rakyat Indonesia menjadi kuli di negeri sendiri.
Belum lagi persoalan pertanian, perampasan tanah, monopoli pupuk, hadirnya tanaman transgenic, liberalisasi kesehatan dan pendidikan, sehingga membuat petani Indonesia selalu menjadi seorang buruh tani sepanjang hidupnya.
Perjuangan buruh merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjuangan gerakan pemuda dan rakyat Indonesia. Aksi pada Hari Buruh Internasional atau May Day, merupakan bentuk tegas perlawanan pemuda dan rakyat terhadap rezim komprador yang berkuasa di Negara tercinta ini.
Atas nama kepentingan modal asing negara-negara kapitalis, rezim komprador lebih senang memberikan upah murah bagi buruh lewat Peraturan Pemerintah nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan, seakan membuat negara kapitalis semakin memberangusi para serikat buruh dengan cara mengesahkan sistem kontrak, magang, dan anti terhadap upah layak serta kesejahteraan rakyat.
Sejak orde baru berkuasa hingga sekarang, perlindungan pemerintah atas segenap tumpah darah Indonesia patut dipertanyakan, karena rezim komprador ini lebih setia dalam melindungi kepentingan tuan modalnya yaitu imperialisme.
Harapan Palsu Pemilu 2019
Politik elektoral yang terus berlangsung syarat akan kepentingan antara pemilik modal dan kelompok elite politik. Tidaklah mengherankan, bila proses politik itu menghasilkan kepentingan yang sangat kurang memihak terhadap suara rakyat yang sudah menentukan pilihannya di Pemilu 2019.
Baik dalam memilih Presiden maupun Legislatif, tidak memberi jaminan kepada rakyat bahwa kehidupan akan lebih baik. Cengkraman Iimperialisme telah membuat hasil Pemilu 2019 sudah bisa ditebak, yakni mereka yang duduk dalam sistem pemerintahan tidak lebih dari sekedar operator pelayan imperialis.
Mahalnya ongkos politik kampanye untuk masuk ke dalam sistem pemerintahan, telah membuat kemungkinan besarnya peluang penyalahgunaan kekuasaan oleh kaum birokrat yang duduk di kursi singgasana kekuasaan berkat suara rakyat.
Karena memegang simpul kekuasaan melalui kebijakan yang dibuatnya, sangat mungkin mengacu hanya untuk diri sendiri dan keluarga, seperti dengan cara memberikan fasilitas dan sumber daya ekonomi kepada kaum kapitalis.
Walaupun secara bernegara setiap orang Indonesia sama memiliki haknya di bidang poltik dan hukum, namun brebda kedudukan di bidang ekonomi. Maka banyak yang duduk dalam lembaga-lembaga Negara selalu mereka yang berasal dari kalangan yang berkepentingan memperkaya dirinya.
Kekuasaan modal dan politik anti rakyat inilah yang menguasai negara untuk melakukan konsolidasi dengan menggunakan partai, birokrasi, hukum, regulasi dan kadang-kadang memanipulasi slogan-slogan populis.
Bila langkah legal formal tidak dapat membendung perlawanan, maka cara represif adalah melakukan penangkapan dan pemenjaraan terhadap mereka yang berjuang menuntut haknya, seperti kriminalisasi terhadap buruh dan pejuang kemanusiaan, dan pemenjaraan terhadap mereka yang mempertahankan haknya.
Pembangunan kekuatan rakyat yang patriotik adalah garis tegas dalam melawan rezim komprador. Penyampaian Keluhan kepada rezim komprador yang berkuasa hari ini adalah bentuk kesadaran palsu yang berkembang dan tidak akan memberikan perubahan atas kondisi buruh, tani, pemuda dan rakyat Indonesia, dan penyampaian keluhan terhadap rezim yang berkuasa tidak akan mengubah watak dan sifatnya yang hanya menjadi pelayan imperialisme.
Maka dari itu, agenda besar perjuangan pemuda dan rakyat Indonesia adalah mengakhiri penindasan rezim komprador. Karena kesewenan terhadap rakyat akan menimbulkan gejolak perlawanan buruh, tani, pemuda, mahasiswa, nelayan, pekerja informal, atau rakyat Indonesia pada umumnya terhadap rezim komprador dalam merebut haknya.
Merupakan keniscayaan, perlawanan yang masif rakyat terhadap rezim komprador yang berkuasa di Indonesia di pedesaan, di perkotaan, di sektor-sektor kerakyatan merupakan dasar bahwa rakyat ingin mengembalikan fitrah kemerdekaan yang telah dirumuskan pendiri negara ini, yakni kedaulatan politik, kemandirian ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan.
Kami Gerakan Pemuda Patriotik Iindonesia (GPPI) menyerukan:
1. Lawan kebijakan anti rakyat.
2. Lawan kebijakan upah murah, kerja kontrak, kerja magang, outsourcing.
3. Tanah untuk rakyat.
4. Pidanakan elit politik perusak lingkungan.
5. Lawan komersialisasi pendidikan.
6. Perjuangkan kesejahteraan rakyat
7. Menuntut lapangan kerja yang layak.
8. Bangun kekuatan rakyat untuk melawan rezim komprador.
9. Kobarkan semangat patriotisme rakyat untuk melawan rezim komprador.
Oleh
Ketua PC GPPI Kabupaten Karawang
Panji Rachmat Purwanto
(Rabu/1/5/2019)
