BaskomNews.com – Tidak tercapainya target pajak PBB setiap tahu oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Karawang menjadi sorotan penting yang perlu dicari titik masalah serta bagaimana solusinya.
Menyikapi hal tersebut, Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Karawang, Natalla Sumedha mengaku, jika persoalan piutang bisa saja terjadi. Sampai saat ini persoalan piutag pajak PBB masih menjadi pembahasan DPRD Karawang bersama Bapenda.
“Yang namanya piutang PBB sanpai saat ini masih menjadi pembahasan. Namun kami harus apresiasi adanya penurunan piutang. Artinya, hutang PBB dari masyatakat jadi berkurang,” tutur Natalla Sumedha, Rabu (24/7/2019).
Lebih lanjut politisi PDI Perjuangan Karawang itupun menilai, bahwa untuk sampai kepada target dari sektor PBB ini sulit. Maka berkaitan dengan hal itu, perlu juga dilihat dari sisi lain seperti kisaran piutang yang belum dibayar oleh masyarakat kepada pemkab. Hal ini merupakan faktor penyebab tidak tercapainya target pajak PBB.
“Saat pelimpahan kewenang dari pusat ke daerah Memang betul PBB sulit dicapai, karena pemerintah daerah diberi tugas juga menangih hutang PBB. Jadi kalau melihat PBB tidak bisa dilihat dari capaian pajak PBB-nya saja, tapi harus dilihat juga pendapatan dari piutang yang masuk pendapatan lain-lain yang sah, karena biasanya lintas tahun,” jelasnya.
Disinggung apakah dewan pernah melakukan evaluasi terkait hal tersebut, Nattala menjawab dalam setiap rapat evaluasi dengan OPD terkait sering menanyakan permasalahan dan memberikan masukan sebagai upaya solutif persoalan itu.
“Setiap kali kita rapat dan evaluasi selalu kita tanya permasalahannya. Kita juga kasih masukan, karena pembangunan dan pelayanan adalah 2 hal yang sangat penting. Keduanya memerlukan uang untuk mencapainya. Oleh karena itu, kami berharap pemerintah daerah dapat menggenjot PAD dari sektor pajak dan restribusi,” tandasnya. (iql)
