Pemkab-Pertamina Gelar Pertemuan Tertutup Bahas Kompensasi
Wakil Bupati Karawang, H. Ahmad Zamakhsyari (Kang Jimmy).
BaskomNews.com – Pemkab Karawang bersama PT Pertamina Hulu Energi (PHE) menggelar pertemuan tertutup, di kantor Bupati Karawang, Senin (12/8/2019) pagi. Pertemuan ini digelar untuk membahas kompensasi atau ganti rugi nelayan dan petambak yang terkena dampak pencemaran limbah minyak mentah Pertamina.
Dalam pertemuan tertutup ini, Pertamina mengaku sudah bersepakat untuk memberikan kompensasi atau ganti rugi kepada nelayan dan petambak. Namun dengan syarat, nelayan dan petambak yang akan mendapatkan ganti rugi adalah mereka yang sudah didata resmi oleh tim yang sudah dibentuk, serta disahkan melalui SK yang akan dikeluarkan Bupati Karawang.
Dalam tim yang sudah dibentuk, Sekda Karawang Acep Jamhuri sendiri ditunjuk langsung sebagai ketua tim untuk menyelesaikan persoalan kompensasi.
“Syaratnya harus melalui pendataan yang resmi dari tim yang sudah di SK-kan oleh Bupati Karawang,” kata Wakil Bupati Karawang, H. Ahmad Zamakhsyari, saat dimintai keterangan seusai melakukan pertemuan tertutup dengan Pertamina.
Wabup juga mengaku sudah mengintruksikan kepada Sekda Karawang yang bertindak sebagai ketua tim untuk menyelesaikan persoalan ini secepat-cepatnya.
“Dan saya sudah meminta kepada Pak Sekda (Acep Jamhuri) sebagai ketua tim untuk menyelesaikan masalah ini secepat mungkin,” timpal Wabup.
Menurut Wabup, pendataan petambak dan nelayan yang akan menerima ganti rugi baru akan selesai pada Kamis (15/8/2019), karena PT PHE akan menyelesaikan seluruh proses ganti rugi selama 60 hari.
“Terhitung Kamis besok (15/8/2019) pendataan harus sudah masuk semua. Ini sudah didata, tetapi kan diverifikasi nanti. Dua bulan kedepan harus selesai semua proses ganti rugi,” tegas Wabup.
Sebelumnya, Gerakan Pemuda Patriotik Indonesia Pimpinan Cabang Karawang (PC GPPI KARAWANG) mendesak agar pemerintah pusat ikut bertanggungjawab untuk kembali memulihkan pesisir pantai Karawang yang sudah tercemar limbah minyak Pertamina.
Kemudian, Pertamina juga dituntut untuk segera memberikan ganti rugi terhadap masyarakat yang terkena dampak bocornya pipa Pertamina. GPPI juga mengajak masyarakat Karawang untuk melakukan aksi solidaritas atas insiden bocornya pipa Pertamina yang
“Kami mengajak seluruh elemen rakyat untuk bersatu melawan segala bentuk penindasan,” kata Panji Rachmat Purwanto, Ketua Pimpinan Cabang GPPI Karawang.(zay/red)
BACA SEBELUMNYA : Pemda Tidak akan Ambil Langkah Hukum, Tapi…?
