Informasi Berita, Menarik dan Terhangat
Daerah  

Disdukcatpil Karawang Targetkan Cetak 20 Ribu KIA

ilustrasi.
banner 468x60

BaskomNews.com – Bertujuan melindungi anak dan pemenuhan hak konstitusi warga Negara, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcatpil) Kabupaten Karawang menargetkan cetak Kartu Identitas Anak (KIA) tahun 2019 sebanyak 20 ribu kartu.

Kabid Pendaftaran Penduduk Disdukcatpil Karawang, Lilis Jayasutisna mengatakan, dasar dibuatnya KIA adalah Permendagri No. 2 tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak, dimana anak berumur 0 sampai 17 kurang 1 hari diwajibkan memiliki KIA.

banner 336x280

“Permendagri Nomor 2 tahun 2016 tentang KIA adalah dasar hukum yang mewajibkan semua anak berusia 0 sampai 17 kurang 1 hari yang belum menikah harus mempunyai KIA,” ujarnya, Senin (30/9/2019).

Lebih lanjut Lilis juga mengaku sedang masif melakukan sosialisasi dan menjaring anak-anak untuk segera mempunyai KIA. Untuk mempermudah pembuatan KIA, Disdukcatpil juga masuk kepada semua SMP sebagai target sasaran dengan menggandeng Dinas Pendidikan.

“Selain dengan Dinas Pendidikan juga kita bekerjasama dengan klinik bersalin, rumah bersalin dan RSUD, dimana semuanya ada 22. Tujuannya agar ketika anak lahir langsung dapat mengurus KIA bersama dokumen KK dan Akte Kelahiran,” katanya.

Adapun syarat-syarat untuk bisa mendapatkan KIA, ada dua kategori. Yaitu di bawah 5 tahun dan berumur 5 sampai 17 kurang satu hari dan belum menikah, sayaratnya hampir sama hanya saja ada penambahan fas foto.

“Persyaratan kurang di bawah 5 tahun adalah foto copy kutipan akte kelahiran, foto copy KK dan KTP orang tua. Sedangkan 5 sampai 17 kurang 1 hari sama hanya ditambah pas foto. Perlu diketahui juga, kelebihan anak yang sudah mempunyai KIA, karena kita sudah bekerjasama dengan Gramedia dan Wonderland Galuh Mas. Jika ke sana akan mendapat potongan 10 sampai 30%,” katanya.

Ditanya soal sumber anggaran pengadaan blangko KIA dari mana, Lilis menjelaskan bahwa program tersebut dibiayai oleh APBD II. Sementara untuk nominalnya berapa ia mengaku tidak mengetahuinya.

“Setau saya sih itu dibiayai oleh APBD II. Program dari pusat pengadaan balngkonya dibiayai daerah. Tapi untuk lebih jelasnya bisa ditanyakan langsung ke Pak Kadis, karena beliau yang tahu. Saya hanya tahu ada blangkonya saja,” pungkas Lilis. (iql)

banner 336x280