BaskomNews.com – Fenomena ribuan keluarga mundur dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) teryata belum terjadi di Kabupaten Karawang. Pasalnya, penempelan stiker Pra Sejahtera harus adanya anggaran di daerah masing-masing.
“Di kita belum bisa dilaksanakan, karena di pagu anggaran tahun 2020 juga belum ada. Ke depanya kalo memang itu bagus hasilnya kenapa enggak,” kata Asep Achmad, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Dinas Sosial Kabupaten Karawang, Kamis (19/12/2019).
Dikatakan Asep, data penerima PKH di Kabupaten Karawang saat ini mencapai 83,254 warga yang dari tahun sebelumnya 88,645 ribu warga.
“Penurunan penerima PKH adanya graduasi mandiri dan alami, yang memang keluarga tersebut sudah tidak masuk lagi di di dalam komponen penerima PKH,” ujarnya.
Asep menjelaskan, penerima bantuan PKH dibagi menjadi empat tahap dalam satu tahun. Dan yang mendapatkan bantuan kategori pra sejahtera antara lain, ibu hamil yang menyusui, yang mempunya anak masih sekolah dasar (SD), SMP, SMA, Lansia, Disabilitas dan anak usia dini atau balita.
“Penerima bantuan PKH ya berbeda-beda, ada yang dalam satu keluarga ada empat komponen, jadi tinggal dikalikan saja. Contoh kalo lansia mendapatkan bantuan Rp 425 ribu, ibu menyusui Rp 425 ribu dan yang punya anak SMA sebesar Rp 350 ribu,” jelasnya.
Dalam memaksimalkan bantuan PKH, sambung Asep, Dinas Sosial memiliki Sekretariat khusus penanganan dan pendataan penerima bantuan tersebut di daerah Rawagabus, Kecamatan Klari dan memiliki petugas sebanyak 284 petugas.
“Iya kita adanya sekretariat untuk memaksimalkan dan total semua petugas kisaran 284 dari petugas dari kordinator kabupaten, kecamatan hingga desa dan adanya operator, salah satu tugasnya memonitoring,” pungkasnya. (red)
