BaskomNews.com – Kelompok Oganisasi Mahasiswa ekstra kampus Cipayung Plus yang terdiri dari IMM, PMII, HMI, GMNI, GMKI, serta KAMMI Cabang Karawang mempersoalkan lambannya kinerja Pemerintah Daerah Karawang terkait distribusi Bantuan Sosial untuk warga terdampak pandemi covid-19.
Sejak awal April 2020 Kabupaten Karawang dikategorikan sebagai zona merah covid-19 oleh Pemprov Jabar, tetapi sampai hari ini upaya percepatan penanganannya dinilai lamban.
Pemkab memang sudah membentuk tim gugus tugas covid 19, hanya progres yang dilakukan masih berkutat di wilayah angka, seperti perhitungan ODP, PDP dan pasien positif. “Penilaian progres itu kami simpulkan dari berbagai pandangan masyarakat,” tutur Perwakilan dari Cipayung Plus, Ichsan Maulana.
Meski begitu, sambung Ichsan, Cipayung Plus mencoba konfirmasi dengan mengirimi surat permohonan data yang diterima langsung oleh Ketua Harian Gugus Tugas Covid 19 Karawang, H. Acep Jamhuri (Sekda Karawang) pada Selasa (28/4/2020). Di surat itu ada 3 poin utama yang ditanyakan berkaitan dengan Data Progres Penananganan (Kesehatan), data penerima bansos, dan prediksi sekaligus langkah Pemkab kedepan terhadap dampak pandemi ini.
“Sudah 5 hari terhitung sejak surat diterima, tidak ada tanggapan yang serius dari gugus tugas kepada kami. Artinya progres kerja gugus tugas hasilnya belum signifikan,” timpal Ichsan Maulana, yang masih merupakan Ketua IMM.
Perwakilan Cipayung Plus lainnya, Fajar Andriansyah menegaskan, jika Cipayung Plus juga menyoroti persoalan terkait penerima data bantuan sosial untuk masyarakat terdampak. Bahkan Dinas Sosial belum mampu menunjukan data itu secara terbuka.
“Kami meyakini bahwa masih banyak data yang validitasnya diragukan, maka besar kemungkinan bansos itu menjadi polemik baru ditengah-tengah masyarakat,” katanya. Kami meminta agar pemkab dapat menghimpun data secara riil dan up to date yang kemudian ditampilkan ke publik by name by address agar terwujud efektivitas dan ketepatan sasarannya,” pintanya.
“Dalam prinsip good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik ada prinsip partisipasi dan transparansi. Bagi Kami Pemkab Karawang dalam hal tata kelola dan manajemen data sangat buruk,” tutup Fajar, yang masih merupakan Ketua HMI Cabang Karawang. (red)
