BaskomNews.com – Hak interpelasi DPRD Karawang yang akan mempertanyakan transparansi penggunaan anggaran Covid-19 berujung buntu. Tak jarang publik menilai jika sejak awal hak interpelasi yang digulirkan para wakil rakyat Karawang hanya sekedar dagelan politik.
Awalnya, ada sekitar 24 Anggota DPRD Karawang yang menandatangani pengajuan hak interpelasi. Namun berdasarkan hasil voting saat sidang paripurna digelar Rabu (15/6/2020), hanya 14 anggota DPRD Karawang yang menyetujui hak interpelasi digulirkan.
Berdasarkan pantauan di lokasi, dari 50 Anggota DPRD Karawang hanya 47 anggota dewan yang hadir dalam sidang paripurna (3 orang tidak hadir).
Berdasarkan hasil voting, hanya 7 Anggota Dewan dari Fraksi PKB, 6 anggota Fraksi PDI Perjuangan, serta 1 anggota Fraksi PKB yang menyetujui hak interpelasi dilanjutkan. Sementara 33 anggota dewan lainnya “tidak setuju” hak interpelasi dilanjutkan. Sehingga berdasarkan hasil voting, hak interpelasi yang digulirkan anggota DPRD Karawang berujung buntu.
Ditemui setelah selesai rapat paripurna, Anggota Fraksi PDI Perjuangan Toto Suripto merasa kecewa atas banyaknya anggota DPRD Karawang mencabut dukungan tandatangan hak interplasi dalam agenda sidang rapat paripurna DPRD Kabupaten Karawang bersama Pemkab Karawang.
Kekecewaan Toto lantaran setelah 24 anggota DPRD Karawang yang sebelumnya memberikan dukungan atas di gelarnya Hak Interplasi, namun pada saat digelar rapat paripurna hak interplasi, sekitar 10 anggota DPRD Karawang mencabut dukungannya dalam mengajukan usulan untuk dilakukannya interplasi soal transparansi pengguna anggaran Covid-19 beberapa pekan lalu.
Namun, ketika digelar Paripurna interplasi ada beberapa anggota DPRD yang mencabut dukungan interplasi. Hal ini membuat anggota DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan menganggap bahwa Hak Interplasi dijadikan mainan.
“Kaget, kawan-kawan DPRD akan mencabut hak interpelasi sedangkan ini bagian harga diri dan Marwah DPRD,” kata Toto Suripto anggota DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan, usai mengikuti rapat Paripurna interplasi, Rabu (15/07/2020).
Kenapa dirinya sempat kaget kata Toto, karena hampir semua pandangan fraksi soal penggunaan anggaran covid-19 itu mengungkan tidak adanya sinkronisasi dalam penggunaan anggaran antara OPD yang satu dengan OPD yang lainnya soal menyampaikan dan mengekspose penggunaan anggaran.
“Akan tetapi dari proses tersebut ujung-ujungnya anggota DPRD ada yang menarik dan menolak, saya kecewa,” tegas Toto
Toto menjelaskan, terkait alasan anggota DPRD yang menolak dilakukan Interplasi, alasannya belum ada temua dari BPK. Kemudian Toto mengatakan kenapa tidak dari awal menolak Interplasi, kenapa mengajukan inisiasi soal interplasi.
“Kalau memang dari awal belum ada temuan BPK kenapa melekukan inisiasi soal interplasi. Ataukah interplasi ini dijadikan ajang mainan atau untuk menjaga Marwah DPRD,” katanya.
Hal yang senada disampaikan oleh Jajang Sulaeman dari Fraksi PKB, terkait interplasi sikap PKB tetap sama dari awal. Namun, ketika pada saat Paripurna banyak anggota DPRD yang menarik dukungan.
“Itu hak mereka mau digunakan atau tidak, kita Fraksi PKB tetap ingin mempertanyakan soal transparansi anggaran penggunaan Covid-19,” tandasnya. (CR1)
