BaskomNews.com – Masih soal gaduh pembangunan perumahan elite Rolling Hills yang disinyalir belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Ketua Umum Laskar NKRI, H. ME Suparno juga ikut angkat bicara.
Menurutnya, dari dulu Pemkab Karawang selalu terlihat lemah saat berhadapan dengan investor ataupun pengusaha besar. Sehingga merupakan hal wajar jika di kemudian hari banyak investor nakal yang melakukan pembangunan tanpa mengurus proses izin terlebih dahulu.
“Jika memang benar belum ada IMB, Rolling Hills akan kembali menjadi sebuah presenden buruk jika kebijakan pemda selama ini selalu lemah ketika berhadapan dengan pengusaha besar. Dari dulu sampai sekarang masih tetap seperti ini. Pemkab tidak pernah bisa tegas terhadap pengusaha nakal,” tutur H. ME Suparno, kepada BaskomNews.com, Rabu (22/7/2020).
Selain persoalan disinyalir belum ada IMB, Wa Parno (sapaan akrab) juga mempertanyakan, apakah pembangunan Rolling Hills sudah sesuai RTRW atau belum. Karena sepengetahuannya, beberapa lokasi Rolling Hills diduga tidak masuk dalam zona perumahan, melainkan zona industri.
“Ya kita sudah cek ke lokasi langsung. Makanya juga akan kita pertanyakan apakah Rolling Hills ini masuk RTRW atau tidak,” timpal Wa Parno, yang juga merupakan Ketua Aliansi LSM-Ormas Kabupaten Karawang.
Disinggung mengenai adanya oknum tokoh masyarakat Karawang yang diduga ikut membantu proses perizinan Rolling Hills, Wa Parno mengaku ‘masa bodo’. Karena ia juga menduga ada oknum pejabat Karawang yang terlibat dalam proses kepengurusan perizinannya.
“Masa bodo amet gak ada urusan. Karena saya mencium ada beberapa oknum pejabat juga yang terlibat. Siapapun mereka, kalau punya niatan baik untuk bangun usaha di Karawang ya harus ikuti aturan mainnya. Jangan kebalik, ngebangun dulu baru ngurus izin. Ini kan sudah gak bener,” tegas Wa Parno.
Atas persoalan ini, Wa Parno juga mengaku akan mempertanyakan proses izin Rolling Hills ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Karawang.
“Kita sedang pantau dulu perkembangannya seperti apa. Sebagai fungsi kontrol sosial, nanti baru kita kirim surat resmi ke Lingkungan Hidup maupun dinas perizinan,” pungkasnya. (red)
