“Pantas saja kalau para aktivis Karawang tidak mau hadir dalam seminar PDAM ini. Karena sebelumnya acara ini sempat menuai kritik keras dari masyarakat, karena di anggap tidak ada urgensinya dengan kondisi PDAM saat ini.”
BaskomNews.com – Sepi bak kuburan, itulah suasana yang terlihat di deretan bangku seminar yang digelar oleh PDAM Tirta Tarum Karawang, di Hotel Swissbelin Karawang, Kamis (16/11).
Awalnya, seminar yang mengambil tema “Menciptakan PDAM Tirta Tarum yang bersih dari korupsi” ini dikabarkan mengundang semua unsur LSM, Ormas, OKP dan elemen masyarakat lainnya untuk ikut hadir dalam seminar yang kabarnya menghabiskan anggaran Rp 180 juta ini.
Namun saat acaranya dimulai, hanya terlihat satu dua LSM atau Ormas yang hadir dalam seminarnya. Deretan bangku yang disediakan terlihat “kosong melompong”, dimana sebagian bangku yang disediakan justru malah dipenuhi oleh jajaran Direksi PDAM itu sendiri.
Terlebih beberapa narasumber seperti Kajari Karawang, Kapolres Karawang, serta mantan komisioner KPK Bibit S Rianto tidak jadi hadir sebagai pembicara dalam seminar yang digelar PDAM Tirta Tarum ini.
Yaitu dimana panitia seminar hanya bisa menghadirkan narasumber pengganti seperti Asda1, Kanit Tipikor Polres Karawang, Kasi Datun Kejari Karawang, serta seorang narasumber yang dikabarkan perwakilan dari KPK.
Menyikapi persoalan ini, Ketua Lodaya Karawang, Nace Permana yang awalnya mengaku mendapatkan undangan seminar mengatakan, dirinya memilih tidak hadir dalam kegiatan seminar tersebut. Karena berkaitan bahasan tema seminar yang tidak relevan dengan kondisi PDAM Tirta Tarum saat ini.
“Harusnya temanya jangan yang berkaitan dengan korupsi. Sudah saja temanya berkaitan dengan bagaimana caranya peningkatan kualitas kinerja atau kualitas air PDAM. Kalau gto kan lebih relevan. Ini mah temanya segala ada konteks korupsi, seakan ingin menunjukan kepada publik, bahasanya mah nyingsieunan (nakut-nakutin) kalau PDAM itu dekat dengan KPK. Padahal publik sendiri sudah tahu bagaimana kondisi PDAM sebenarnya,” sindir Nace Permana.
Aktivis Karawang lainnya Andri Kurniawan juga menyatakan, jika seminar yang digelar PDAM Tirtatarum Karawang yang sebelumnya digadang-gadang akan menghadirkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai pembicara atau narasumber ini sudah membingungkan.
Karena logo yang dicantumkan dalam suatu undangannya merupakan logo KPK. Sementara photo narasumber yang dipasang malah mantan Komisioner/Pimpinan KPK, yakni Bibit Samad Riyanto.
“Pantes saja kalau para aktivis Karawang tidak mau hadir dalam seminar PDAM ini. Karena sebelumnya acara ini sempat menuai kritik keras dari masyarakat, karena di anggap tidak ada urgensinya dengan kondisi PDAM saat ini. Terlebih disebut-sebut hanya pemborosan anggaran saja,” kata Andri.
Melihat realita yang ada, kata Andri, dengan tidak hadirnya para narasumber, seminar yang digelar PDAM ini terkesan dipaksakan. Padahal kegiatan tersebut memakan anggaran yang tidak sedikit.
“Dan ternyata memang peserta seminarnya pun sedikit, masih banyak kursi yang tidak terisi. Jelas sekali, ini hanya pemborosan anggaran saja. Uang perusahaan yang bersumber dari APBD kok di hambur-hamburkan begitu,” kata Andi yang juga mengaku lebih memilih tidak hadir di seminar.
Menurut Andi, semakin ke sini kondisi PDAM semakin lucu saja. Yaitu disaat kondisi keuangan PDAM sedang memprihatinkan (defisit), jajaran Direksi PDAM malah menghambur-hamburkan uang untuk acara seremonial semacam seminar.
“Yang menjadi pertanyaan, acara ini sebenarnya ide siapa. Padahal sejak awal Dewan Pengawas (Dewas) sudah meminta PDAM untuk membatalkannya, atau setidaknya di tunda, sampai kondisi management dan keuangan PDAM stabil. Tetapi saran dan perintah Dewas sebagai owner tidak diindahkan,” timpal Andri.
Untuk itu, sambung Andri, pihaknya sudah berulang kali memberikan pendapat agar Dewas PDAM harus segera mengambil langkah pasti untuk membenahi kondisi PDAM. Sebab sudah terlalu sering Dewas dilangkahi kewenangannya.
“Kondisi seperti ini kan Dewas kayak tidak dihargai. Padahal posisi Dewas sebagai wakil owner, segala macam bentuk kebijakan dan program kerja PDAM harus dikomunikasikan dengan Dewas,” pungkas Andri.(king)
