Rekom Palsu di Majalengka, Citra PDIP Melorot di Pilkada 2018
“Ini adalah bukti nyata perbuatan kader partai yang sudah merusak kridibilitas partai dan mencoreng nama baik DPP. Jadi harus diberikan sanksi setegas tegasnya”
BaskomNews.com – Surat rekomendasi penetapan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Majalengka, Jawa Barat, Karna-Tarsono (Sukarno) oleh Dewan Pmpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan diduga kuat palsu.
Kader senior PDI Perjuangan, Uyun Saeful Yunus menyatakan sikap bentuk protesnya meminta DPP PDIP mengambil sikap dan memberikan sanksi tegas karena rekom tersebut diduga palsu.
“Ini adalah bukti nyata perbuatan kader partai yang sudah merusak kridibilitas partai dan mencoreng nama baik DPP. Jadi harus diberikan sanksi setegas tegasnya,” ujarnya dalam siaran persnya di Bekasi, Kamis (28/12).
Kejanggalan lain sambungnya, jika betul rekomnya bener adanya sama saja hal itu membuka aib dan kebiborkan DPP yang banyak berisikan oknum-oknum calo Pilkada serentak 2018.
“Semoga ini semua tidak benar adanya. Dan bukan rekom yang asli diberikan oleh DPP PDIP,” katanya.
Oleh sebab itu, kata dia, DPP harus membuka dan mengumumkan kepada masyarakat bahwa hal rekom Calon Bupati dan Wakil Bupati untuk di majalengka adalah palsu.
“Saya harap DPP memberikan sangsi tegas berupa pemecatan terhadap saudra Tarsono sebagai sekertaris DPC PDIP,” tegasnya.
Selain itu, juga tambah pria yang akrab disapa Uyun itu, Tarsono pernah hingga empat periode duduk di kursi Ketua DPRD Majalengka sudah secara langsung memberikan perilaku yang kurang baik di mata masyarakat luas kahsusnya masyarakat majalengka.
“Prilakunya saudra Tarsono tidak baik dan tidak santun. Jelas ia sangat berambisi akan kursi kekuasaan. Dalam hal ini DPP melakukan pembiaran yang akhirnya merusak citra DPP dan ketua umum PDIP,” katanya.
Kader PDIP yang ada di Majalengka, tambah Uyun, berharap DPP segera turun tangan mengatasi Maslah ini jangan sampai terjadi simpang siur di masyarakat dan calon yang maju di dalam pilkada orang yang tidak haus akan kekuasaan.
“Kalau hal ini tidak selesai, kami para kader di Majalengka tidak akan memberikan dukungan. Dan jika tidak adanya pemberian sanksi atas adanya rekomendasi palsu itu. Kami akan membawa ribuan massa mengepung kantor DPP,” pungkasnya. (CID)
