”Ya intinya ini memang zakat dari gaji saya. Karena memang 2,5 persen di dalam gaji saya ada hak masyarakat yang harus diberikan,”
BaskomNews.com – Melihat kondisi rumahnya yang sudah rusak parah, serta tidak mampu membangun rumah dengan biaya sendiri, akhirnya Tarkah (75), nenek jompo asal Kampung Sukawijaya RT 01/01, Desa Kertamulya, Kecamatan Pedes ini dibangunkan Rutilahu (Rumah Tidak Layak Huni) oleh Wakil Bupati Karawang, H. Ahmad Zamakhsyari (Kang Jimmy).
Kehidupan ekonomi yang sulit bagi jompo beranak lima yang hanya tinggal “di rumah reot” tersebut akhirnya mengundang simpati Kang Jimmy. Setelah mendengar kondisi kehidupan sang nenek, tanpa pikir panjang Kang Jimmy langsung memberikan bantuan Rutilahu dengan uang atau anggaran pribadinya.
Sabtu (31/3/2018), rombongan Kang Jimmy mengecek langsung pembangunan Rutilahu bagi jompo ini. Kedatangan Kang Jimmy beserta rombongan-pun disambut antusias warga sekitar. Di hadapan Kang Jimmy yang tengah dikerumunin warga, Nenek Tarkah mengaku hanya bisa berterima kasih atas kebaikan Kang Jimmy.
“Enya bahagia, hatur nuhun. Ku nini didoakeun sing jadi pagawe nu bageur salila na (Iya bahagia, terima kasih. Sama nenek didoakan supaya jadi pejabat yang baik selamanya,” tutur Nenek Tarkah saat dipelk Kang Jimmy, dengan nada suara gugup terbata-bata.
Melalui kesempatan ini, Kang Jimmy mengaku jika sudah lama dirinya menyisihkan zakat 2,5 persen dari gaji dirinya sebagai Wakil Bupati Karawang. Karena untuk 2017 saja, hampir Rp 75 juta zakat gaji yang sudah ia bagikan kepada masyarakat yang membutuhkan.
”Ya intinya ini memang zakat dari gaji saya. Karena memang 2,5 persen di dalam gaji saya ada hak masyarakat yang harus diberikan. 2,5 persen dari gaji saya bagikan kepada masyarakat yang membutuhkan seperti anak yatim piatu dan jompo,” kata Kang Jimmy.
Melalui kesempatan ini, Kang Jimmy juga sedikit menyinggung soal aturan bantuan Rutilahu yang menurutnya ada kekeliruan. Karena kenyataan yang ada, setiap masyarakat miskin yang akan mendapatkan bantuan Rutilahu harus memiliki sertifikat tanah lokasi untuk dibangunkan Rutilahunya.
“Ya sekarang namanya juga masyarakat miskin. Mereka butuh rumah itu ya karena memang tidak punya uang untuk bangun rumah. Ini malah ditanya punya sertifikat tanahnya atau tidak. Kan namanya juga orang miskin, mana punya mereka sertifikat tanah,” timpal Kang Jimmy kepada awak media.
Menyikapi kondisi aturan bantuan Rutilahu seperti ini, Kang Jimmy meminta kepada para kepala desa untuk lebih pro aktif dalam menentukan sikap terhadap pemerintah pusat yang membuat kebijakan aturan bantuan Rutilahu.
“Coba kepala desa ngumpul dan diskusi untuk tentukan sikap. Kemudian ajukan ke camat. Kemudian camat ajukan kepada pemda. Setelah itu pemda mengajukan ke gubernur untuk kemudian diajukan perubahan aturan bantuan Rutilahu ke Kementerian PUPR. Kalau aturan bantuan Rutilahu seperti ini, ya kasian juga masyarakat,” tandas Kang Jimmy.(red)
