“Jadi secara pribadi maupun saya sebagai wakil bupati tidak malu untuk meminta maaf kepada masyarakat terkait masih banyaknya SD yang roboh dan masih jelek.”
BaskomNews.com – Terkait persoalan pungutan atau iurang untuk pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) di SDN Palumbonsari IV, Wakil Bupati Karawang, H. Ahmad Zamakhsyari (Kang Jimmy) memiliki pendapat yang berbeda.
Menurut Kang Jimmy, iuran RKB yang dipungut kepsek dengan komite sekolah tersebut merupakan bentuk kekecewaan terhadap Pemkab Karawang yang sampai saat ini belum maksimal dalam menganggarkan anggaran infrastruktur pembangunan pendidikan.
“Mungkin saja itu adalah sebuah bentuk akumulasi kekecewaan mereka menunggu anggaran yang tak kunjung datang,” tutur Kang Jimmy, kepada BaskomNews.com, Senin (14/1/2019).
Atas persoalan ini, atas nama pribadi maupun dirinya sebagai wakil bupati Kang Jimmy meminta maaf, karena pemerintah belum maksimal dalam memperhatikan pembangunan di bidang pendidikan, khususnya infrastruktur.
“Wakil bupati itu tidak mempunyai wewenang full dalam mengambil kebijakan, tugasnya hanya controllin, itu pun kontrol di internal. Jadi secara pribadi maupun saya sebagai wakil bupati tidak malu untuk meminta maaf kepada masyarakat terkait masih banyaknya SD yang roboh dan masih jelek. Mudah-mudahan ke depannya manajerial anggaran didasarkan dengan kebutuhan di lapangan,” katanya.
Terkait pungutan RKB di SDN Palumbonsari IV ini, Kang Jimmy berpendapat jika persoalan tersebut tidak bermasalah, selama disepakati oleh orang tua murid.
“Bukan berarti saya melegalkan, selama pungutan itu disepakati oleh orang tua murid, itu tidak jadi masalah, apalagi kebutuhan sekolah tersebut sangat mendesak,” tandas Kang Jimmy. (red)
